Tim YNKI (dari paling kiri ke kanan) Zulfa Lailia Hauro (membelakangi kamera), Dwi Anggradini Putri, Putri Lestari, Raymundus, Yuliantini, dan Lilin Dwi Evelyn di pelatihan manajemen program TFCA Kalimantan dalam jaringan (Daring) bersama Yayasan Kehati Jakarta di kantor YNKI di Pontianak, Senin, 20 April 2021. (Foto: Mahmudi/Natural Kapital)

 

Pontianak, naturalkapital.or.id. Program penguatan mitigasi dan adaptasi iklim desa gambut di Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kalimantan Barat, memiliki empat tujuan. Demikian disampaikan program manajer (PM) Program Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan di Yayasan Natural Kapital Indonesia (YNKI), Putri Lestari di kantor YNKI di Pontianak, Senin, 20 April 2026.

“Kegiatan kita ini garis besarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem tata kelola dan pembangunan desa berbasis ekosistem gambut yang adaptif terhadap situasi perubahan iklim,” kata Putri Lestari.

Kemudian, lanjutnya, mampu membuktikan terjadinya angka pengurangan emisi dari desa gambut. Meningkatkan kesejahteraan masayarakat. sekaligus perbaikan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

“Tujuan ini dikembangkan berdasarkan kondisi lanskap gambut Kubu Raya yang mengalami tekanan serius. Mulai dari konversi lahan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), degradasi habitat, lemahnya sistem pelaporan, dan perencanaan mitigasi di tingkat desa,” ungkap Putri Lestari, aktivis Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Tanjungpura Pontianak.

Proyek ini, tambahnya, mengintervensi tiga desa gambut di KKR, yaitu desa Limbung (kecamatan Sungai Raya), Pasak Piang (Ambawang), dan Kubu Padi (Kuala Mandor B).

“Program YNKI berkontribusi terhadap empat tujuan utama TFCA Kalimantan, pertama, mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan gambut. Melalui program restorasi gambut, penyusunan data informasi jejak karbon desa, dan pelaksanaan rencana aksi mitigasi desa (RAMDes),” tutur Putri Lestari.

Berbasis kegiatan nyata, masih menurut dia, dapat diakses dan didukung oleh skema insentif, seperti dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) maupun dari corporate social responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial perusahaan. Proyek juga mendukung validasi data dan sistem pelaporan emisi karbon di tingkat tapak.

“Kedua, meningkatkan mata pencaharian masyarakat dengan mendorong model ekonomi desa, berbasis restorasi gambut. YNKI mendorong hadirnya tata guna lahan terpadu, pengembangan produk, dan manajemen bisnis industri rumah tangga (IRT),” ulas Putri Lestari.

Termasuk pula, lanjutnya, peluang pengembangan produk dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari produk agroforestry. Usaha pertanian tanpa bakar yang selaras dengan perlindungan kawasan gambut.

“Kegiatan ini dikembangkan melalui pelatihan pengembangan rencana usaha. Dukungan kemitraan pasar serta integrasi ke dokumen perencanaan desa. Produk-produk kelompok target juga akan didukung pengembangan jaringan pemasaran, packaging (kemasan layak jual, Red), serta legalitas berupa izin pangan industri rumah tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal,” kata Putri Lestari.

Dikatakannya izin PIRT dan sertifikat halal merupakan dua izin berbeda namun wajib untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) pangan. PIRT mengurusnya via online single submission (OSS) Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menjamin keamanan pangan. Sedangkan sertifikat halal via Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), melalui sistem Sihalal.

“YNKI sebelumnya telah mendukung produk agroforestri kopi Robusta dan Liberika dari Pasak Piang dan Kubu Padi, telah masuk ke dalam rantai pemasaran dengan off taker dan processor yang ada di kota Pontianak.”

“YNKI juga berpengalaman untuk mengembangkan model bisnis dan jaringan pemasaran bagi jenis-jenis produk masyarakat lainnya. Kebutuhan kopi yang tinggi dan naiknya harga karet saat ini, menjadikan komoditi tersebut dilirik, bernilai ekonomi, sekaligus sesuai untuk mendukung program restorasi gambut,” tutur Putri Lestari.

Ketiga, imbuhnya, melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem hutan. Khusus di desa Kubu Padi punya tutupan hutan alami dan areal lembaga desa pengelola hutan (LDPH). Menargetkan pengelolaan dan perlindungan spesies langka dan terancam punah.

“Seperti Orangutan, Trenggiling, dan Ramin, melalui pendekatan penguatan kelembagaan dan zonasi partisipatif. Membangun rencana tata guna lahan desa, kegiatan kita juga memperkuat konektivitas ekologis antar zona produksi dan konservasi di lanskap desa,” ujar Putri Lestari.

Keempat, tambahnya, berbagi pengalaman dan memperluas dampak program aksi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)+, artinya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Program REDD+ sendiri di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change, artinya Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim.

“Misalnya melalui pembangunan platform ‘dashboard emisi dan zona mitigasi desa’ yang terintegrasi dengan sistem informasi desa (SID). Ini akan menjadi media pembelajaran terbuka bagi para pihak pada aksi mitigasi tingkat desa,” yakin Putri Lestari.

Berbagi pengalaman dan pengetahuan ini, masih menurut dia, juga akan didukung konten komunikasi, melalui media sosial dan media digital pada umumnya. Dokumentasi praktikvia platform SID terintegrasi aksi iklim ini, menjadi titik masuk partisipasi desa dalam kebijakan konservasi. Termasuk target penurunan emisi kabupaten, provinsi, dan nasional pada target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dan kerangka REDD+.

“Melalui pendekatan tersebut, kegiatan YNKI ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal di tiga desa, namun juga memberikan kontribusi terarah bagi pencapaian target mitigasi iklim nasional dan konservasi, khususnya dari desa-desa gambut,” kupas Putri Lestari. *

Penulis: Mahmudi

Editor: Thomas Irawan Sihombing