YNKI mengucapkan selamat atas perjuangan #masyarakatadat & desa #kinipan, pada putusan di pengadilan Tipikor Palangkaraya 15062022, Willem Hengki kades Kinipan dinyatakan tidak bersalah & bebas dari tuduhan Tipikor.
Putusan ini tidak lepas dari luasnya dukungan moral #masyarakatlokal #organisasimasyarakatsipil termasuk para ahli hukum. Para pihak mengenal Willem Hengki sebagai wakil perjuangan masyarakat adat Kinipan, terhadap perampasan Tanah Adat & deforetasi, di wilayah adat desanya dari PT. SML, PT. SLR & PT. TAN.
Dukungan material datang dari beberapa pakar hukum, dikutip CNNIndonesia, ELSAM, FITRA, ICW, & Febri Diansyah menyerahkan Amicus Curiae ke Pengadilan Tipikor Palangkaraya. Mereka mendesak agar majelis hakim menghentikan langkah keliru aparat penegak hukum dengan membebaskan Willem Hengki. Pendampingan kasus juga diberikan oleh @walhikalteng @amankalteng, @save_our_borneo & @LBH se-Kalimantan, didampingi penasihat hukum @ParlinBayuHutabarat.
YNKI memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang secara bijaksana telah mengambil keputusan bebas. YNKI meyakini proses pelaporan & penuntutan kasus Tipikor sebelumnya terindikasi “rekayasa” untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat & desa Kinipan.
Kedepan dengan hasil putusan bebas murni & indikasi rekayasa, YNKI berharap pemerintah pusat @gakkum_klhk @kemenkumhamri @kantorstafpresidenri yang sebelumnya telah turun ke Kinipan untuk memverifikasi kasus penyerobotan lahan & deforestasi untuk meningkatkan dukungan dengan memberhentikan operasional, mengaudit & meninjau kembali izin konsesi sawit @kemenkomarves PT. SML, PT. SLR & PT. TAN yang sampai saat ini masih valid untuk melanjutkan ekspansi di Kinipan. YNKI juga berharap kepada perusahaan dengan kebijakan rantai pasokan yang bertanggung jawab @supportsustainablepalmoil @wilmar_international @GAR @musimmas_group @pertamina & lainnya untuk tidak memasukkan CPO perusahaan tersebut dalam rantai pasokan.
Kepada para pihak untuk tetap memberikan dukungan, terkait mudahnya mekanisme hukum saat ini dipergunakan untuk mematahkan perjuangan #masyarakatadat #masyarakatlokal oleh oknum yang berkepentingan atau mendukung sekelompok bisnis.
#tatagunalahan
Sumber dan Kontributor (penulis)
Sumber dan Kontributor (penulis)
Perencanaan tata guna lahan partisipatif tingkat desa merupakan faktor penting dalam proses pembangunan tingkat desa. Pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk menilai kebutuhan saat ini dan perancangan pembangunan di masa depan. Hal ini terkait dengan definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
Tata guna lahan tingkat desa akan terkait dengan lintas level kewenangan dan kebijakan yang harus diakomodasi, seperti adanya batasan pemanfaatan terkait kawasan hutan, kebijakan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove maupun batasan pada praktik penggunaan dan pemanfaatannya.
Lebih jauh tidak sedikit desa yang berada di sekitar kawasan hutan, lindung dan konservasi seringkali menjadi penghambat dalam pembangunan sosial ekonomi dan infrastruktur. Dalam panduan perencanaan pembangunan desa, perlindungan lingkungan termasuk pelestarian alam dan keanekaragaman hayati termasuk dalam klaster belanja pembangunan desa bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan yang dapat diprogramkan antara lain penghijauan, pengelolaan hutan bakau, perlindungan lahan gambut, perlindungan mata air, pembersihan dan perawatan aliran sungai, perlindungan terumbu karang dan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
Pemerintah melalui Permendesa PDT dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020, pemerintah mendorong program Pemetaan potensi dan sumber daya lahan pembangunan desa akan berkontribusi pada rancangan adanya peta rancangan tata guna lahan desa dalam rangka menuju perencanaan desa serta pencapaian SDGs desa. Lebih lanjut pemetaan ini menjadi outcome bagi hadirnya intervensi program atau proyek dari otoritas di atasnya (supra desa) antara lain pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
#yayasannaturalkapital
#democracyfornature
#tatagunalahan
Analisis Spasial Daerah Tangkapan Air (DTA), Daerah Genangan, Resapan Banjir berdasarkan..Read more - Peta Interaktif
Citra sentinel mendeteksi area kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 di area lanskap..Read more - Peta Interaktif
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 4 Maret 2022 melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No. S22/66/LHK/2022..Read more - Peta Interaktif
Menurut analisis spasial YNKI dengan data KLHK, dalam 5 tahun ke belakang kebakaran hutan dan lahan di Lanskap Pesisir Gambut Delta Kapuas terjadi dengan..Read more - Peta Interaktif
Peta Zonasi Hutan Desa Kalibandung..Read more - Peta Interaktif