Penguatan Mitigasi dan Adaptasi Iklim Desa Gambut Kabupaten Kubu Raya
Direktur YNKI, Haryono (berdiri) memimpin pembahasan strategi pencapaian output penguatan mitigasi dan adaptasi iklim desa gambut KKR bersama awak Natural Kapital, bertempat di kantor YNKI di Pontianak, Jumat, 17 April 2026. (Foto: Mahmudi/Natural Kapital)
Pontianak, naturalkapital.or.id. Direktur Yayasan Natural Kapital Indonesia (YNKI), Haryono memimpin rapat stategi aksi pencaipaian program “penguatan mitigasi dan adaptasi iklim desa gambut” di Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kalimantan Barat. Bertempat di ruang sidang Yayasan Natural Kapital Indonesia (YNKI) di Pontianak, Jumat, 17 April 2026.
Program ini berkat kerjasama YNKI bersama Yayasan Keaneragaman Hayati (Kehati), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), World Wide Fund for Nature (WWF), dan Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan. Direncanakan dilaksanakan selama dua tahun ke depan, sejak April 2026.
“TFCA Kalimantan sendiri merupakan program debt for nature swap (pertukaran hutang untuk alam, Red), kerja sama pengalihan utang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk kegiatan konservasi hutan. Bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan, mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan,” kata Haryono.
Sampai tahun ini, imbuhnya, pertukaran utang untuk alam antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, sudah dilaksanakan empat kali. Yaitu, tahun 2009, 2011, 2014, dan 2024. Indonesia sebagai debitur, menerima manfaat mengurangi hutang luar negeri dan mendapatkan dana untuk pelestarian lingkungan. Sedangkan pemerintah Amerika Serikat sebagai kreditur, menerima manfaat dalam meningkatkan citra environmental, social, and governance (ESG) di peringkat perdagangan global.
“Sejak 2019, Natural Kapital melaksanakan kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Demi mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)). Ini bermakna dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten pada setiap kabupaten sasaran,” tutur Haryono.
Kemudian, masih menurut dia, Natural Kapital berkontribusi pada penyebaran ide dan berbagi pengalaman tentang konservasi hutan dan pelaksanaan program reducing emissions from deforestation and forest degradation plus (REDD+) di Indonesia. Aktif terlibat dalam pengembangan kerangka kerja program konservasi dan program REDD+ di tingkat daerah hingga nasional.
“Natural Kapital berperan aktif melindungi keanekaragaman hayati hutan yang penting secara global, nasional, dan local. Spesies dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa lingkungan daerah aliran sungai (DAS), konektivitas antara zona ekologi hutan, koridor hutan untuk keanekaragaman hayati, dan penanganan perubahan iklim,” papar Haryono.
Masih menurutnya, Natural Kapital berperan aktif juga meningkatkan mata pencaharian masyarakat hutan. Misalnya melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mendukung pemanfaatan lahan rendah emisi yang selaras dengan usaha perlindungan hutan.
Spesialis Gambut
YNKI termasyhur menangani lahan gambut dan sering dijadikan narasumber ataupun pemberi opini pembanding pada kajian maupun penanganan gambut di nasional, regional, maupun internasional.
“Sebenarnya itu dilebih-lebihkan karena pada tim Natural Kapital masih sama-sama belajar dengan praktisi gambut dari Universitas Tanjungpura dan yang lainnya,” timpal Haryono.
Program kali ini, Natura Kapital mengusung tajuk utama penguatan mitigasi dan adaptasi iklim desa gambut di KKR. Sebagai upaya nyata untuk memperkuat peran desa-desa gambut dalam menjaga lingkungan dan beradaptasi pada perubahan iklim.
“Proyek ini akan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Kubu Raya, desa Kubu Padi, Pasak Piang, dan Limbung. Desa-desa tersebut selama ini rentan terhadap kebakaran lahan, degradasi gambut, dan hilangnya habitat spesies langka seperti Orangutan dan Trenggiling,” ujar Haryono.
Ia menerangkan tujuan utama dari proyek ini adalah membangun tata kelola desa yang kuat, partisipatif, transparan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Proyek akan dimulai dengan riset partisipatif untuk memahami kondisi tata guna lahan, sumber emisi karbon, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa.
“Selanjutnya, masyarakat akan didampingi untuk menjalankan aksi nyata. Seperti restorasi gambut, pertanian tanpa bakar, penguatan kapasitas manajemen kelompok restorasi, dan lembaga desa pengelola hutan (LDPH),” kata Haryono.
Selama 24 bulan ke depan, lanjutnya, proyek ini diharapkan memberi manfaat bagi pemerintah termasuk provinsi, kabupaten, dan desa. Termasuk pula, lembaga pengelola hutan desa dan kelompok masyarakat rentan. Sekaligus mendorong kolaborasi dan dukungan mitigasi iklim lintas sektor.
“Dengan total anggaran sebesar Rp 2,494 miliar, proyek ini mendukung penguatan kelembagaan desa, aksi mitigasi, dan adaptasi masyarakat desa gambut. Melalui introduksi program pengurangan emisi lahan gambut dengan teknik rewetting canal blocking (pembasahan kembali dengan penyekatan kanal/parit, Red), reforestasi, agroforestry, dan praktik pertanian regeneratif,” ucap Haryono.
Pada desa yang masih memiliki habitat alami kritis, tegas Haryono, seperti di desa Kubu Padi, KKR, Kalimantan Barat, program Natural Kapital mendukung konservasi spesies terancam punah dengan mengoptimalkan kelompok LDPH.
“Kita akan menyusun zonasi pengelolaan yang penting untuk perlindungan habitat kritis dan spesies payung. Terutama dengan Orangutan,” tegasnya lagi.
Semua aksi ini, lanjutnya, sejalan dengan upaya pencapaian agenda pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional Forestry and Other Land Use (Folu) Net 2030.
“Pada aspek manajemen kelompok masyarakat lainnya, industri rumah tangga (IRT), program kita mengintroduksi pengembangan kapasitas dalam membangun rencana bisnis komunitas. Tentu berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan,” ungkap Haryono.
Kapasitas kelompok di pemerintah desa (Pemdes), lanjutnya, juga akan diperkuat dengan mengembangkan dan menampilkan “Dashboard Emisi dan Zona Mitigasi Desa”. Rencananya akan dikembangkan proyek terintegrasi dengan sistem informasi desa (SID).
“Upaya ini dimaksudkan untuk para pihak dapat akan dengan mudah mendapatkan informasi bentuk-bentuk aksi mitigasi dan adaptasi iklim di tingkat desa serta memahami skenario penurunan emisi,” doa Haryono.
Ia mengharapkan dashboard tersebut di masa depan, dapat mengakomodir desa-desa gambut lainnya di Kalimantan Barat khususnya dan se-Indonesia pada umumnya.
“Dalam mengembangkan platform sejenis (dashboard digital emisi dan zona mitigasi desa, Red), guna mendapatkan dukungan program mitigasi dan adaptasi iklim, tentu kolaborasi maupun dukungan para ahli dari para pihak dari luar proyek ini, diharapkan adanya,” ajak Haryono. *
Penulis: Mahmudi
Editor: Thomas Irawan Sihombing
