Perkembangan Negara-Negara dalam Memegang Komitmennya Terhadap Paris Agreement

Joe Biden / Photo: Special

            Pada tanggal 4 November 2020, Amerika Serikat resmi mengambil Tindakan untuk mundur dan tidak lagi berpartisipasi dalam Paris Agreement, tiga tahun setelah pidato yang disampaikan oleh Donald Trump. Dibawah kepemimpinan Trump, kebijakan iklim pemerintah Amerika Serikat bergerak ke arah yang salah. Didorong oleh kepentingan perusahaan dan bahan bakar fosil yang berlimpah di antara Kabinet dan para pendonor, Presiden Donald Trump telah merusak perlindungan terhadap polusi udara menyebabkan kerusakan langsung pada industri dan pekerjaan energi bersih meninggalkan Paris Agreement, dan menempatkan keuntungan perusahaan bahan bakar fosil diatas kesehatan manusia dan planet ini.

            Namun, sejak pengumuman resmi hasil dari pemilihan umum presiden Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Joe Biden, dengan menunggu masa aktif jabatan Biden. Maka, posisi Amerika Serikat akan Kembali berpartisipasi turut andil dalam Paris Agreement. Tentu saja, hal ini adalah kabar yang menggemberikan dan sebagai angin segar terhadap keberlangsungan bumi ini. Di bawah pemerintahan Biden, AS akan memiliki posisi paling progresif terkait perubahan iklim dalam sejarah bangsa. Biden telah menyusun rencana energi bersih dan infrastruktur senilai  2 triliun $ US, komitmen untuk bergabung kembali dengan perjanjian Paris, dan target emisi nol bersih pada tahun 2035.

            Biden mendapatkan apresiasi yang tinggi dalam tindakannya untuk Kembali meratifikasi Paris Agreement. Jika, memang semua yang direncanakan oleh Biden dapat berjalan dengan baik maka Pemerintah Indonesia patut berkaca dan mengambil pelajaran dari komitmen yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sektor swasta Indonesia sangat mungkin melakukan kerjasama bisnis hijau dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Namun juga, bisa meluaskan kerjasama dengan perusahaan dari negeri-negeri lain untuk teknologi dan pembiayaan rendah emisi.

            Selain perkembangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terdapat beberapa negara yang memang menunjukan komitmennya dalam mewujudkan visi misi Paris Agreement dengan tindakan nyata yang diambil oleh negara-negara tersebut. California, mengesahkan undang-undang untuk listrik tanpa karbon 100 persen pada tahun 2045 dan perintah eksekutif untuk netralitas karbon di seluruh ekonomi pada tahun 2045.[1] Colorado, mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pengurangan emisi 90 persen di bawah tingkat ekonomi 2005 di seluruh dunia pada tahun 2050, menetapkan tujuan untuk menghilangkan emisi pada tahun 2050, dan mewajibkan perusahaan milik investor besar untuk mengurangi emisi hingga 80 persen di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030. Gubernur Jared Polis (D ) telah mengajukan rencana untuk beralih ke listrik bersih 100 persen pada tahun 2040.[2] Hawaii, mengesahkan undang-undang untuk 100 persen listrik terbarukan pada tahun 2045 dan tujuan ekonomi secara luas menjadi netral karbon pada tahun 2045.[3] Nevada, mengesahkan undang-undang yang menetapkan tujuan listrik bebas karbon 100 persen pada tahun 2045.[4] New Mexico, mengesahkan undang-undang yang mewajibkan 100 persen listrik bebas karbon pada tahun 2045.[5] New Jersey, mengesahkan undang-undang untuk mengurangi emisi 80 persen di bawah tingkat tahun 2006 pada tahun 2050 dan bergabung kembali dengan Inisiatif Gas Rumah Kaca Regional pada bulan Juni 2019.[6]

            Kunci dari bentuk nyata komitmen yang dilakukan oleh negara-negara diatas diperlihatkan dalam mengambil sebuah kebijakan yang pro terhadap keberlangsungan lingkungan bumi ini dengan cara membuat produk hukum yang melindungi lingkungan. Tidak lupa, perlu adanya komitmen dari masyarakat yang tergabung dalam negara-negara yang melakukan ratifikasi Paris Agreement, sehingga tingkat kesuksesan dalam visi misi Paris Agreement lebih besar. Dimulai dari lingkup paling kecil yakni, diri sendiri dalam mendukung Gerakan Paris Agreement.



[1] The 100 Percent Clean Energy Act of 2018, SB 100, State of California, 2017-2018 Legislative Session, (September 10, 2018), available at https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB100

[2] Office of the Governor of Colorado, “Polis Administration’s Roadmap to 100% Renewable Energy by 2040 and Bold Climate Action” available at https://www.documentcloud.org/documents/6111385-Governor-Polis-Roadmap-to-100-Renewable.html 

[3] Office of the Governor of Hawaii, “Governor Ige Signs Bill Setting 100 Percent Renewable Energy Goal in Power Sector,” Press release, June 8, 2015, available at https://governor.hawaii.gov/newsroom/press-release-governor-ige-signs-bill-setting-100-percent-renewable-energy-goal-in-power-sector/.

[4] HB 2182, State of Hawaii, 2018-19 Legislature, (June 5, 2018), available at https://www.capitol.hawaii.gov/session2018/bills/HB2182_CD1_.htm.

[5] Office of Gov. Janet T. Mills, “Governor Mills Signs Major Renewable Energy and Climate Change Bills into Law,” available at https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-signs-major-renewable-energy-and-climate-change-bills-law-2019-06-26 (last accessed September 2019).

[6] SB 358, Nevada State Legislature, 80th session, (April 22, 2019), available at https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6651/Overview.