Natural Kapital

Yayasan Natural Kapital merupakan lembaga sosial yang menghimpun potensi bersama guna menyelamatkan modal alam dan fungsi-fungsi ekologisnya, menjamin pengelolaan dan manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua elemen bangsa menuju kesejahteraan masyarakat. Kami menerapkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk modal alam tersebut. Perlibatan semua element bangsa terutama masyarakat lokal adalah kunci utama yang perlu dikedepankan. Masyarakat lokal merupakan pihak utama dari pengelolaan tersebut baik sebagai penerima manfaat, sebagai korban, sebagai ancaman, sekaligus solusi dalam pengelolaan. Dalam mencapai tujuan Yayasan Natural Kapital menggunakan pendekatan pembangunan lanskap berkelanjutan dalam konteks co- management.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan lanskap dan komponen modal alam yang kami percaya antara lain :
1. Keberlanjutan lanskap beserta barang dan jasa yang dihasilkan merupakan hasil pengelolaan dan dipengaruhi oleh kondisi kebijakan Pemerintah, swasta dan modal sosial masyarakat.
2. Pembangunan lanskap berkelanjutan tergantung dari pencapaian tiga kondisi;
a. sosial equity-keadilan sosial,
b. bearable environment-daya dukung lingkungan layak dan
c. viable economic-kelayakan ekonomi pengelolaan.
3. Pembangunan lanskap berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat harus memberikan safeguard-pengamanan terhadap modal alam dan fungsi- fungsi ekologis yang telah kritis.
4. Penurunan dan kemunduran kondisi modal alam dan fungsi- fungsi ekologi harus dijaga dalam batas-batas yang diterima, ditetapkan dan atau disepakati. Setiap kehilangan modal alam atau fungsi-fungsi ekologis harus dilakukan dikompensasi. Jika fungsi-fungsi ekologis dihasilkan dari sebuah interaksi komponen-komponen ekosistem, maka struktur dan keragaman komponen-komponen tersebut merupakan modal alam yang harus dikelola secara keseluruhan.

1. Persiapan, fasilitasi, iniasi forum dan pengkondisian stakeholder pada lanskap termasuk awareness campaign dan lobby.
2. Jurisdictional approach and rural development policy integration on climate change mitigation.
3. Penilaian kepatuhan sosial dan lingkungan.
4. Sustainability concept and workplan
5. Pengembangan program perhutanan sosial dan agroforestry tingkat lanskap.
6. Konstruksi remediasi dan kompensasi. Smallholder value chain commodity and advocacy.
7. Pengelolaan dan monitoring high conservation value (HCV) dan high carbon stock (HCS) Value
8. Critical areas restoration planning and approach
9. FPIC planning and training
10. Social impact assessment (SIA), Social Action Plan and CSR
11. Plant and wildlife survey and monitoring, GIS, Mapping and aerial photography.
12. Baseline lingkungan dan sosial ekonomi serta bisnis model

I N D O N E S I A dianugerahi sumber daya alam seperti mineral maupun hutan yang didalamnya terkandung keanekaragaman hayati, ekosistem, yang secara keseluruhan mendukung kehidupan dengan beragam fungsi-fungsi ekologi dan jasa ekosistem. Dari kekayaan tersebut dihasilkan produk-produk hasil pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan, penghidupan masyarakat dan ekonomi Negara. Alam dan sumber daya alam tersebut terdiri dari komponen-komponen penyusun yang beraneka ragam berinteraksi secara serasi dan seimbang. Namun komponen-komponen alam tersebut dapat mengalami deplesi dan tidak jarang menjadi kritis dan extrim sehingga tentu akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang sebelumnya telah terbentuk berjalan dengan sempurna. Dalam mendukung kehidupan dan menghasilkan fungsi dan jasa lingkungan, komponen-komponen alam tersebut termasuk struktur dan keragamannya berfungsi secara keseluruhan sebagai sebuah sistem yang utuh, hal tersebut merupakan modal alam (natural capital) yang harus dikelola dan dikompensasi jika terjadi deplesi fungsi maupun luasan.


Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sampai saat ini masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana GDP Indonesia sebesar 20% merupakan sumbangan dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam dikelola pada skala lanskap sebagaimana konsesi pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Pengelolaan SDA tersebut seringkali mengancam keberadaan modal alam dan fungsi-fungsi ekologis yang berlaku pada lanskap maupun pada areal konsesi itu sendiri. Kerugian dari hilangnya modal alam dan fungsi ekologis terebut akan menyebabkan merosotnya hasil produk yang dihasilkan saat ini maupun kesejahteraan dan ekonomi di masa yang akan datang. Di sisi lain tidak jarang dampak pengelolaan SDA tersebut menurunkan produktivitas dari modal alam yang ada, sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial dengan masyarakat sekitar dimana pengelolaan SDA baik oleh Pemerintah maupun konsesi dapat mengacam, mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak dasar masyarakat.


Merosotnya nilai modal alam dan fungsi-fungsi ekologis sebuah lanskap merupakan dampak dari dalam pengelolaan yang kurang tepat. Kebijakan pembangunan sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan saat ini dirasakan masih tidak berimbang antara keberpihakan pada kepentingan ekonomi korporasi dengan konteks tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan SDA tersebut harus menjawab kesejahteraan masyarakat lokal penghuni lanskap, pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan regional serta tidak berdampak pada menurunnya kualatias lingkungan dan perubahan iklim global. Selain itu kami percaya bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang rasional dalam prinsip keadilan, berdemokrasi dan ilmu pengetahuan. Istilah natural kapital, green capital atau modal alam yang kami gunakan sebagai nama lembaga ini merupakan bentuk gagasan pembangunan yang mempertimbangkan modal alam untuk mempertahankan kondisi modal alam dari ancaman pengelolaan dalam memproduksi barang dan jasa lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.