Memperkuat Tata Kelola Lanskap yang
Inklusif dan Kolaboratif
Lanskap bukan sekadar wilayah di peta, melainkan ruang hidup tempat manusia, alam, dan ekonomi saling bergantung. Kami memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan donor untuk membangun lanskap yang sehat, produktif, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
Tata Kelola Lanskap —
Mengapa Penting?
Karena setiap lanskap memiliki cerita, identitas, dan kehidupan yang membentuk hubungan manusia dengan tempatnya. Memahami lanskap sebagai rumah bersama membantu para pemangku kepentingan membangun rasa memiliki, tanggung jawab kolektif, dan tindakan bersama untuk menjaga sumber daya yang mendukung kehidupan generasi kini dan mendatang.
Tiga Pilar Aksi Tata Kelola Lanskap YNKI
Pendekatan kami mengintegrasikan restorasi ekologi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan jejaring kolaborasi lintas sektor secara simultan:
Restorasi Gambut & Modal Alam
Mendampingi komunitas lokal dan mitra dalam memulihkan lahan gambut terdegradasi di Kalimantan, mengembalikan fungsi ekologis dan sumber penghidupan masyarakat.
Pelajari ProgramPemberdayaan Komunitas & Komoditas
Memperkuat kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan tata kelola lanskap yang adil, transparan, dan berbasis hak melalui komoditas lestari.
Pelajari ProgramKolaborasi Multi-Pihak & Kebijakan
Menjembatani pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil dalam platform dialog dan aksi bersama yang efektif di tingkat lanskap.
Pelajari ProgramWilayah kerja aktif di Kalimantan Barat dan sekitarnya
Area lanskap yang difasilitasi dalam program tata kelola inklusif
Kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam program YNKI
Jaringan kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, dan sipil
Gerakan Perubahan Lanskap
Bersama kita dapat menciptakan lanskap yang sehat dan masyarakat yang sejahtera. Ada banyak cara untuk berkontribusi — mulai dari donasi, kemitraan, hingga berbagi pengetahuan.
Mitra & Pendukung Kami
Kolaborasi bersama kementerian, pemerintah daerah, badan PBB, lembaga riset internasional, dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola lanskap yang inklusif:
